Bantaran Sungai di Desa Temu Sidoarjo Longsor, Pemkab Lakukan Penanganan Darurat
Bantaran sungai di Desa Temu, Prambon, Sidoarjo longsor usai hujan deras. Pemkab bergerak cepat lakukan penanganan darurat demi keselamatan warga.
SIDOARJOUPDATE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Posko Disaster Victim Identification (DVI) dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim siap menjalankan proses identifikasi korban runtuhnya gedung musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.
Menurut Khofifah, posko tersebut telah dilengkapi tenaga ahli, serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Posko DVI Siap Jalankan Proses Identifikasi
Saat meninjau langsung lokasi posko bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Khofifah mengapresiasi Tim DVI Polri yang sejak awal telah bekerja di lapangan. Ia menyebut seluruh sampel DNA dari keluarga korban sudah terkumpul, sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Terima kasih kepada Tim DVI, baik Ante Mortem maupun Post Mortem, yang sejak awal sudah bekerja. Semua sampel DNA dari keluarga wali santri juga sudah diambil. Artinya, Insya Allah, semuanya sudah well prepared,” ujar Khofifah, Sabtu (4/10/2025).
Proses Rekonsiliasi Data Tak Bisa Dikejar Waktu
Meski seluruh fasilitas telah siap, Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa rekonsiliasi data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) memerlukan ketelitian tinggi. Ia meminta keluarga korban untuk bersabar, karena proses tersebut tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.
“Ada kesulitan-kesulitan saat rekonsiliasi antara data PM dan AM. Karena itu, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Kami harap keluarga memahami, sebab semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.
Khofifah menegaskan, ketelitian dalam proses ini penting agar hasil identifikasi benar-benar akurat sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.
“Kami ingin memastikan bahwa ketika proses identifikasi selesai, keluarga benar-benar yakin bahwa jenazah yang diserahkan adalah putra, keponakan, atau anggota keluarga mereka,” tambahnya.
Keterlibatan Wali Santri Diatur Sesuai Prosedur
Terkait keinginan sejumlah wali santri untuk ikut dalam proses evakuasi, Khofifah menyampaikan bahwa tim SAR gabungan membuka ruang bagi perwakilan pesantren untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran dan evakuasi, sesuai kondisi lapangan.
“Kami memahami ada wali santri yang ingin ikut membantu evakuasi. Namun, semua dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim profesional. Karena itu, hanya perwakilan pesantren yang diperkenankan, dengan persetujuan tim SAR,” ungkapnya.
Pemprov Jatim Tambah Dukungan Psikososial dan Alat Berat
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menurunkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinas Sosial Jatim untuk memberikan pendampingan bagi keluarga dan wali santri yang terdampak musibah.
Pemprov juga mengirimkan tambahan alat berat, seperti crane dan breaker, guna mempercepat proses evakuasi korban di lokasi reruntuhan.
“Berbagai upaya percepatan terus dilakukan, tetapi semuanya tetap dijalankan dengan sangat hati-hati. Kami harus memastikan keselamatan seluruh tim di lapangan dan memberikan perlakuan terbaik bagi para korban,” pungkas Khofifah. (RM/SN/SU.id)
